Pilkada

 


Oleh: Rahmatul Ummah

-

Setiap kali perhelatan pesta demokrasi, lokal maupun nasional, tema tentang calon selalu menjadi diskusi yang menarik bagi publik. Ada yang mengagulkan ada pula yang mendengkulkan - modal dan gagasan- para calon. 

Biasanya, yang memuja dan memberikan sanjungan (berlebihan) juga merendahkan secara berlebihan adalah bagian dari tim sukses. Hingga narasi yang dibangun soal kualitas dan integritas si calon, alih-alih mencerahkan para pemilih 'netral', kritik pro-kontra yang mestinya disikapi lazim sebagai diskursus malah sering dianggap tendensius dan 'berkepentingan'.

Perbedaan pandangan dan sikap, kerapkali dianggap sebagai musuh yang harus dimatikan. Padahal narasi-narasi alternatif sangat dibutuhkan, baik sebagai saran maupun sebagai penyeimbang 'jualan kecap' para calon.

Suatu malam, seorang kawan mengaku sempat didatangi tim sukses gara-gara postingannya di media sosial dinilai 'menyerang' salah seorang calon. Media sosial sebagai ruang publik yang mestinya menjadi ruang kebebasan berekspresi, menjadi didominasi kontestan politik. Mereka yang memilih untuk tidak memihak salah satu calon, menjadi kelompok minoritas yang setiap kali menyatakan pendapatnya soal politik, harus siap menjadi bulan-bulann para buzzer. 

Penguasaan media sosial oleh para tim, serupa dengan penguasaan ruang publik kota yang dipenuhi oleh banner, spanduk, dan poster-poster calon.

Saya sendiri juga pernah di-judge sebagai tim salah satu pasangan, lantaran menyampaikan kritik terhadap salah satu pasangan yang lain. Pandangan 'blok-blokan' seperti itu acap menegasikan pandangan non-blok. Setali tiga uang dengan pandangan penyelenggara pemilu yang menakbirkan yel-yel pemilih cerdas tidak golput.

Begitulah demokrasi yang diagung-agungkan itu dibangun. Memaksa setiap orang untuk memakan hidangan yang tersaji, tanpa memberi kebebasan rakyat untuk 'tidak makan'. Memakan hidangan yang telah 'digoreng' dan 'dibumbui' partai politik.

Memilih 'Pemimpin'

Tahun 2020, Kota Metro adalah salah satu daerah yang menggelar perhelatan demokrasi di tingkat lokal, dari total 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota seluruh Indonesia.

Demokrasi sering dinarasikan sebagai sistem untuk meneguhkan kedaulatan rakyat, dari, oleh dan untuk rakyat. Pemilu juga Pilkada diyakini sebagai sirkulasi kekuasaan, mempergilirkan kepemimpinan, siapa yang paling dekat dengan rakyat dan sukses merebut simpatinya, merekalah yang akan mendulang kemenangan dan berhak memimpin. Narasi seperti itu terus diulang-ulang dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, sehingga seakan-akan rakyat memang memiliki kuasa dan kedaulatan. Narasi yang menihilkan diskusi dan lacur dianggap sebagai kebenaran.

Namun, siapa yang bisa membantah, bahwa di atas kuasa rakyat ada kuasa uang. Barangkali ada yang masygul, berusaha membela demokrasi dan menyalahkan rakyat. Rakyatlah yang mau disogok, bila rakyat berani menolak, maka uang tak akan memiliki pengaruh apa-apa. "Rakyat cerdas menolak politik uang!" Begitu jargon besar wasit Pemilu.

Cerita tentang uang sebagai alat memperoleh kekuasaan, sebenarnya bukanlah cerita baru. Sebab uang, seorang pengusaha bisa tiba-tiba menjadi elit penting di struktur partai politik, seorang aktivis idealis bahkan ada yang rela menghambakan diri pada cukong yang menjadi donatur politiknya. Uang telah lama meminggirkan 'demos' dalam 'kratos'. Uang diaminkan oleh semua politisi sebagai modal utama berpolitik.

Masalahnya, saat rakyat menolak uang sebagai kompensasi suara yang mereka berikan di TPS, lalu rakyat dapat apa? Adakah rakyat yang setelah terpilih, hadir mengatasi persoalan mereka? Mau mendengar keluh kesah dan menyelesaikan setiap masalahnya? Adakah benar-benar pemimpin yang melayani dan memihak para pedagang kaki lima, petani dan orang-orang miskin lainnya?

Apakah layak disebut tak cerdas, jika lebih memilih uang daripada janji-janji palsu?

Teramat naif, mengkhotbahkan moral kepada rakyat sebelum menata moral calon pemimpin. Rakyat butuh keteladanan, panutan dan rujukan tindakan.

Para calon pemimpin yang akan berkontestasi dalam Pilkada Kota Metro, 9 Desember mendatang, masing-masing memiliki rekam jejak. Perjalanan laku mereka, mulai dari yang merenggut ruang-ruang publik, mengotori udara, mencemari tanah dan air milik publik, hingga memperkaya diri sendiri, keluarga dan kelompok, tentu akan menjadi pertimbangan rakyat dalam menentukan pilihannya. 

Jika mereka memilih pemimpin itu penting, maka argumentasi yang dibangun adalah memilih yang baik di antara yang buruk, sebaliknya jika pemimpin itu tak lagi dibutuhkan dan dianggap tak berpengaruh dalam kehidupan rakyat, aka mereka akan memilih untuk tidak memilih.

Memilih untuk tidak memilih, adalah hak mengatakan tidak atas hidangan yang tersaji.

 





0 Comments:

Posting Komentar