Menuntaskan Kegilaan


Rahmatul Ummah

-

Kegilaan bukan hanya diacu pada kondisi mental, deviasi kejiwaan atau gangguan afektif, yang mengakibatkan relasi yang tidak baik antara indra dan afeksi (perasaan/emosi). Kegilaan juga bisa diacu pada identitas dalam kehidupan sosial, kenormalan yang dianggap disfungsi. Sebutlah, seseorang politisi yang menolak praktik politik transaksional, akan dianggap abnormal atau tak lazim. Anggapan disfungsionalitas itu mengacu pada perilaku yang menyimpang dari ‘keumuman’ atau mayoritas anggota kelompoknya.

Realitas politik yang tidak lagi menabukan tindakan-tindakan nir-moral justru dianggap sebagai kenormalan, dan sebaliknya orang yang berjuang menjaga integritas dan moralnya dianggap menyimpang dan tak waras. Dalam politik hari ini, isi tas dianggap lebih penting dari moralitas dan integritas.

Dulu, Pythagoras pernah menyerukan sumpah jabatan. Ia meminta kepada seluruh politikus dan ilmuwan bersedia diambil sumpahnya supaya menjalankan jabatan yang disandangnya secara benar. Pythagoras ingin membangun semangat menjaga moralitas jabatan, yaitu pengabdian dan pelayanan. Sumpah jabatan ini kemudian dipraktikkan dari zaman ke zaman, semangatnya kurang lebih sama; menyatakan kesanggupan untuk tidak mementingkan diri sendiri, mengabdi kepada kepentingan dan kebaikan masyarakat luas.

Politisi tentu tak menolak praktik sumpah jabatan itu, di bawah kitab suci dengan penuh hikmat mereka berikrar, bersumpah atas nama Tuhan akan menjaga amanah jabatan itu.

Namun, apakah mereka menganggap sumpah sebagai hal yang sakral? Faktanya, dengan semakin banyak pejabat yang ditangkap dan diadili, menunjukkan bahwa bahwa mayoritas mereka adalah pengkhianat atas ikrar dan sumpah yang telah diucapkan.

Sumpah seyogianya menyiratkan makna substantif dalam rangka usaha membina penyelenggara negara yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Dan paling penting adalah sebagai pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan suatu larangan. Sumpah sebagai sesuatu yang bernilai spiritual, mengandung konsekuensi yang astral.

Disfungsi sosial lewat laku pengkhianatan seperti itu bukanlah pertunjukan langka. Ironisnya, dianggap biasa-biasa saja. Bahkan, sebagai pejabat mereka tetap mendapatkan penghormatan meski diketahui berkali-kali khianat.

Suatu masa, mereka membaur dengan rakyat jelata, mendatangi pasar, tempat-tempat kumuh, blusukan hingga pelosok kampung, naik becak atau berjalan kaki, makan singkong atau nasi aking, setelahnya mereka dengan bangga memuji diri sendiri sebagai sosok yang peduli, mendengar dan bekerja. Dan rakyat percaya.

Di lain waktu, mereka menampilkan wajah dengan senyum asimetris di setiap sudut kota, perempatan hingga gang-gang sempit, menawarkan slogan kesejahteraan, kebahagiaan dan kejayaan.

Kegilaan sepertinya memang bukanlah entitas yang statis, melainkan memiliki properti yang dinamis. Dulu, mereka yang memiliki kepribadian ganda, seringkali memanipulasi tindakan, senyum-senyum tak jelas dianggap seagai kegilaan, sekarang dianggap sebagai hal lumrah, tuntutan politik!

Properti kegilaan yang dinamis ini menunjukan hubungan erat antara kegilaan dengan struktur sosio-politik. Kegilaan secara ekstrem tidak lagi bisa dirujuk pada sekadar gangguan mental, deviasi nalar atau perbuatan tidak normal. Kegilaan adalah apa yang dinilai oleh mayoritas sebagai ketidaknormalan. Maka, menjadi gila atau tidak gila akan bergantung pada berapa jumlah pihak yang menilainya mengalami disfungsionalitas.

Tak heran, bila ada manusia yang selalu menakar orang lain dengan materi berdasar isi kepalanya, karena barangkali kecenderungan ‘normal’ yang diimaninya saat ini adalah hanya ‘orang gila yang tak bisa diukur dengan materi’. (*)

0 Comments:

Posting Komentar